<\/p>\n
Pada 12 Maret 2026 malam, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus menjadi korban penyerangan air keras oleh sekelompok orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi di sekitar perempatan Jalan Salemba 1-Jalan Talang, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tragis itu, salah satu penglihatan Andrie terganggu serta melukai beberapa tubuh lainnya, yang membuat ia harus dirawat intensif selama berbulan-bulan.\u00a0<\/span><\/p>\n Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya sedang berproses mengusut kasus ini, dan telah merilis dua pelaku yang merupakan eksekutor penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, yakni berinisial BHC dan MAK. Namun di tanggal yang sama dengan pengungkapan polisi itu, pihak Puspom TNI juga merilis 4 inisial yang diduga terlibat dalam penyerangan air keras ini dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Dari dua konferensi pers itu, diketahui bahwa pelaku penyerangan air keras berasal dari institusi TNI, yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.<\/span><\/p>\n Namun, temuan itu tidak mengungkap jaringan besar yang terorganisir dan sistematis, mulai dari jumlah pelaku lapangan maupun tidak adanya pengungkapan aktor intelektual. Masyarakat sipil akhirnya membentuk dan melakukan investigasi mandiri lewat Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang mengungkapkan setidaknya 16 pelaku lapangan yang teridentifikasi terlibat dalam penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus yang terbagi dalam beberapa tindakan, mulai dari pengintaian, penguntitan, hingga eksekusi. Temuan didapatkan dan dianalisis melalui serangkaian bukti kamera pengawas di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).<\/span><\/p>\n Walaupun TAUD telah melakukan berbagai upaya advokasi untuk mendesak negara untuk mengungkap 16 pelaku lapangan, aktor intelektual, serta yang membiayai, dan menyeret mereka ke peradilan umum, nyatanya negara masih mengabaikan tuntutan itu dan melimpahkan kasus tersebut ke peradilan militer. Keempat tersangka yang ditahan oleh Puspom TNI pada akhirnya disidangkan lewat mekanisme peradilan militer dengan putusan yang sangat ringan; di tingkat pertama, keempat pelaku divonis sekitar 1,5 \u2013 3 tahun penjara dan dua orang dipecat dari militer, dan di tingkat banding diturunkan menjadi 1,5 \u2013 2,5 tahun penjara tanpa ada pemecatan dari dinas kemiliteran. Vonis ringan ini menjadi salah satu pelanggengan impunitas terhadap aktor negara yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil, sekaligus pembungkaman secara sistematis bagi aktivis yang konsisten menolak militerisme dalam ruang sipil.<\/span><\/p>\n Lembar fakta selengkapnya dapat diakses di tautan berikut:<\/p>\n