<\/p>\n
Penghilangan Paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM sekaligus kekerasan politik
yang telah dipraktikkan sejak masa lampau hingga kini, termasuk di Indonesia. Hukum internasional kontemporer mengatur Penghilangan Paksa sebagai bentuk pelanggaran yang spesifik, bahkan sebagai suatu kejahatan. Definisi Penghilangan Paksa memiliki tiga unsur kumulatif berikut, yakni Perampasan kemerdekaan (deprivation of liberty); keterlibatan aparat\/pejabat Pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui persetujuan, dukungan, dan penerimaan; dan adanya penolakan untuk mengakui maupun penyembunyian nasib atau keberadaan seseorang tersebut.<\/p>\n
Di Indonesia, Penghilangan Paksa setidaknya telah disebutkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Penghilangan Paksa diakui sebagai sebuah pelanggaran HAM secara normatif dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 104 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia. Meski demikian, kriminalisasi atau pengakuan atas Penghilangan
Paksa sebagai tindak pidana hanya diatur sepanjang praktik tersebut terjadi sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara sistematis atau berskala luas terhadap penduduk sipil.<\/p>\n
Unsur-unsur tersebut merupakan formulasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 599 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru). Di saat yang bersamaan, Indonesia telah menandatangani ICPPED pada 27 September 2010, tetapi belum kunjung meratifikasinya.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Riset selengkapnya dapat diakses di tautan berikut:<\/p>\n
Penghilangan Paksa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM sekaligus kekerasan politikyang telah dipraktikkan sejak masa…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":974,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[12,100,120,229,2532,14,2535,9,2534,2533,2536,11,13,10,2],"class_list":["post-973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-unicorn778","tag-bermain","tag-dalam","tag-hukum","tag-indonesia","tag-kesenjangan","tag-online","tag-paksa","tag-peluang","tag-penghilangan","tag-pertanggungjawaban","tag-pidana","tag-saat","tag-slot","tag-terburuk","tag-unicorn778"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/973\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/webmediamall.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}