UNICORN778 Komisi I DPRD Situbondo Siapkan Raperda Desa untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Peluang Terburuk Saat Bermain Slot Online
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Rudi Afianto.
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Rudi Afianto, menyampaikan komitmen lembaganya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa yang dirancang untuk mengakomodasi seluruh persoalan di tingkat desa, sekaligus menjadi pedoman kinerja Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Rudi kepada BANGSAONLINE.com di Kantor DPRD Situbondo pagi ini, Jumat (13/11/2026).
“Saat ini, kami sedang mempersiapkan Raperda Pemerintahan Desa untuk mengelola pemerintahan desa secara lebih baik dan maksimal,” kata Rudi Afianto.
Ia menjelaskan bahwa eksistensi pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan pembangunan daerah maupun nasional.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Pemerintahan desa berperan penting agar program pemerintah dapat berjalan dengan berhasil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa Komisi I sering menerima pengaduan masyarakat terkait efektivitas kinerja pemerintahan desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
“Masyarakat datang mengadu langsung ke DPRD, atau kami yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi,” imbuhnya.
Ia berujar, persoalan yang diadukan masyarakat sangat beragam dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
“Mulai dari urusan efektivitas kinerja aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, konflik antarlembaga desa, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan lainnya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai pengaduan tersebut, Komisi I menilai perlu adanya payung hukum daerah yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Perlu ada Raperda Desa yang mengatur semuanya secara menyeluruh. Harapannya, pembahasan raperda ini dapat selesai pada tahun 2027,” harapnya.
Selain fokus pada tata kelola, Rudi juga menegaskan bahwa Komisi I mulai mengantisipasi berbagai dinamika menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan pada September 2027 mendatang.
“Oleh karena itu, perencanaan yang matang dari Pemerintah Kabupaten Situbondo—baik dari segi pendanaan, keamanan, maupun koordinasi lintas sektoral—mutlak diperlukan,” pungkasnya. (adv/sbi)
