UNICORN778 Putusan Kasasi Peristiwa Paniai 2014: Satu Vonis Tak Cukup, Seluruh Rantai Komando Harus Diusut! Peluang Terburuk Saat Bermain Slot Online

Putusan Kasasi Peristiwa Paniai 2014: Satu Vonis Tak Cukup, Seluruh Rantai Komando Harus Diusut!

Koalisi Pemantau Paniai menyoroti putusan tingkat kasasi untuk kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat Peristiwa Paniai 2014. Perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 ini diputus pada 10 November 2026 dengan menyatakan terdakwa Isak Sattu terbukti bersalah atas dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun dalam kedua dakwaan tersebut, Isak Sattu dinyatakan bertanggung jawab karena posisinya sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai dan sebagai perwira dengan pangkat tertinggi yang mengkoordinir kegiatan Komando Rayon Militer (Koramil) di bawahnya, termasuk Koramil 1705-02/Enarotali. Ia dinyatakan bertanggung jawab karena tidak mencegah atau menghentikan perbuatan yang seharusnya ia ketahui karena kendali efektifnya sebagai komandan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Koramil 1705-02/Enarotali. Perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berjalannya proses hukum pada tingkat kasasi pada peristiwa ini menunjukkan peran pengadilan yang mengakui terjadinya pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di Paniai. Pengakuan atas terjadinya peristiwa ini memberikan harapan terhadap kepastian pemenuhan hak pemulihan bagi korban/keluarga korban. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan dalam keseluruhan proses hukum Peristiwa Paniai 2014.

Sejak awal penuntutan dalam Peristiwa Paniai 2014 bermula, dakwaan yang dikeluarkan oleh JPU sudah bermasalah. JPU hanya melakukan penuntutan terhadap satu orang terdakwa, yaitu Isak Sattu selaku Pabung dari Kodim 1705/Paniai, yang merupakan individu dengan kedudukan komando atau memiliki kendali efektif atas suatu pasukan. Pasal 42 UU Pengadilan HAM memang mengatur pertanggungjawaban pidana dari seorang komandan militer atau seseorang dengan kendali efektif, sebagaimana didakwakan oleh JPU. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam Peristiwa Paniai 2014 tidaklah terjadi karena kelalaian dari satu individu yang berada pada kedudukan komando saja.

Penyelidikan pro-yustisia yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sesuai Pasal 18 UU Pengadilan HAM, menemukan bahwa dalam peristiwa ini terdapat lebih dari satu pelaku yang bertanggungjawab. Komnas HAM mengelompokkan para pelaku menjadi Komando Pembuat Kebijakan, Komando Efektif di Lapangan, Pelaku Lapangan, dan Pelaku Pembiaran. Para pelaku terdiri atas Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih periode 5 September 2014–18 Agustus 2015, Komandan Komando Resor Militer (Korem) 173/Praja Vira Braja periode 15 Mei 2013–10 April 2015, Komandan Kodim 1705/Paniai periode Mei 2014–24 Maret 2015, Pabung Paniai saat peristiwa, Komandan Batalyon 753/AVT saat peristiwa, Komandan Kompi 753 AVT saat peristiwa, Komandan Tim Khusus Yonif 753/AVT saat peristiwa, Komandan Polisi Militer saat peristiwa, Komandan dan anggota Koramil 1705-02/Enarotali saat peristiwa, dan anggota Yonif 753/AVT saat peristiwa. Bahkan, pasal yang digunakan dalam dakwaan, yaitu Pasal 37 dan 40 UU Pengadilan HAM, secara jelas menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “setiap orang yang melakukan perbuatan.” Penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM juga menemukan satu lagi bentuk perbuatan pidana yang terjadi dalam Peristiwa Paniai 2014, yaitu perintangan keadilan (obstruction of justice) dan patut diduga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan terhadap kemanusiaan namun hal ini sama sekali tidak menjadi bagian dari dakwaan JPU.

Lebih lanjut, identifikasi pelaku yang dilakukan dalam dakwaan seharusnya turut memperhatikan dimensi kebijakan lantaran adanya unsur “sistematis” yang menjadi unsur konstitutif dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada praktiknya, situasi di Papua, termasuk di Kabupaten Paniai, mengalami penerapan kebijakan menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ringkasan eksekutif penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM menyebutkan bahwa Kabupaten Paniai ditetapkan sebagai zona merah oleh Polri dan TNI. Di luar pasukan organik berupa komando teritorial, TNI juga menambah penempatan pasukan-pasukan lainnya seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Pasukan Khas (Paskhas), dan Pengamanan Daerah Rawan (Pamrawan) Yonif 753/AVT.

Komnas HAM juga merekomendasikan adanya penyelidikan atas dugaan pelanggaran prosedur dan/atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh sejumlah personil Kepolisian. Personil-personil tersebut mencakup Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua periode 16 Juli 2014–31 Juli 2015, Wakil Polda Papua periode 19 Oktober 2011–19 Desember 2014, Kepala, Wakil Kepala, dan anggota Kepolisian Resor (Polres) Paniai saat peristiwa, Komandan Pleton Brimob BKO Polda Papua saat peristiwa, Komandan Pleton Pengendalian Masyarakat Polres Paniai saat peristiwa, dan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Paniai Timur saat peristiwa.

Proses hukum yang berjalan pun juga minim partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Yang Berat Di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014, Tim Penyidik terdiri atas 22 orang Jaksa senior dengan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Padahal, Pasal 21 Ayat (3) UU Pengadilan HAM telah memungkinkan adanya unsur masyarakat sebagai bagian dari penyidik ad hoc untuk Pelanggaran HAM yang Berat.

Lebih lanjut, proses hukum yang berjalan juga sangat minim melibatkan korban. Minimnya pelibatan korban berisiko menjauhkan proses peradilan dari pengalaman dan kerugian nyata yang dialami oleh korban, padahal partisipasi korban penting untuk memastikan pengungkapan kebenaran, proses pencarian keadilan, dan pertimbangan kebutuhan mereka. Berdasarkan preseden ini, maka negara harus memastikan pemenuhan hak korban Paniai 2014 atas kompensasi, sebagaimana digariskan dalam putusan, dilakukan dengan memadai dan menghargai martabat korban. Pemenuhan hak korban juga tidak berhenti pada kompensasi, tetapi turut mencakup upaya pemulihan substantif lainnya, seperti kerugian fisik, psiko-sosial, dan ekonomi. Pendekatan yang menyeluruh seperti ini pun sejatinya sudah menjadi praktik dalam hukum kebiasaan internasional yang tercantum dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

Kelemahan penuntutan dalam kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Papua sudah pernah terjadi sebelumnya dalam Peristiwa Abepura 2000, dengan hanya dua terdakwa yang diadili di Pengadilan HAM dan berujung pada vonis bebas hingga tingkat kasasi. Proses peradilan yang berlangsung terhadap Peristiwa Paniai 2014 ini menambah kembali preseden show trial atau peradilan yang berlangsung hanya sebatas formalitas dari peristiwa-peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Mengutip David Cohen dalam mendeskripsikan proses peradilan untuk Peristiwa Timor-Timur 1999 melalui Pengadilan HAM ad hoc, Pengadilan HAM untuk Peristiwa Paniai 2014 adalah sebuah peradilan yang dirancang untuk gagal atau intended to fail. Pada akhirnya, impunitas dari kekerasan negara yang terus dilakukan di Papua kembali diperkuat dan dilanggengkan melalui proses Pengadilan HAM untuk Peristiwa Paniai 2014.

Putusan kasasi ini harus menjadi pijakan bagi Komnas HAM dan Jaksa Agung, sesuai kewenangan masing-masing, untuk mengembangkan perkara dan mengusut pertanggungjawaban seluruh aktor dalam rantai komando. Pemidanaan satu orang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pengungkapan tanggung jawab aktor lainnya. Oleh karena itu, penuntasan kasus Paniai 2014 tidak boleh berhenti hanya pada proses peradilan ini. Penuntasan kasus ini harus turut dilakukan dengan melakukan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh dan berpihak pada korban guna memastikan akuntabilitas negara yang substantif.

Putusan ini juga harus menjadi pembelajaran bagi pembuat UU untuk melakukan pembenahan kebijakan yang semakin mendesak, terutama revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Revisi harus mengatasi hambatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; memperkuat pembuktian pertanggungjawaban komando; serta menjamin perlindungan dan partisipasi korban. Memastikan pembaruan tersebut membuka jalan bagi perkara pelanggaran HAM yang berat lainnya untuk dibawa ke pengadilan, memutus impunitas, memulihkan hak korban, dan mencegah kejahatan berulang.

Putusan ini juga menjadi momentum untuk kembali mendesak Pemerintah juga agar segera membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Tanah Papua, sesuai dengan mandat Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Menuntaskan berbagai kasus pelanggaran berat HAM di Tanah Papua harus dimulai dengan membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Tanah Papua.

Oleh karena itu, kami mendesak:

1. Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Paniai 2014 dengan mengembangkan penyidikan terhadap keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana aktor-aktor lain yang telah diidentifikasi dalam hasil penyidikan tersebut, termasuk dugaan adanya obstruction of justice.
2. Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengungkapan kebenaran yang menyeluruh dan berpihak pada korban terhadap Peristiwa Paniai 2014 serta berbagai pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran HAM lainnya di Papua, seperti Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Wasior 2001, dan Peristiwa Wamena 2003;
3. Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak korban Peristiwa Paniai 2014 atas pemulihan secara substantif dengan memperhatikan kebutuhan korban secara nyata alih-alih melalui kebijakan formalitas semata;
4. Pemerintah Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dengan pendekatan keamanan yang masih terus dipertahankan di Papua hingga hari ini;
5. Pemerintah Indonesia untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran di Papua, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
6. Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Papua, yaitu Peristiwa Wasior 2001 dan Peristiwa Wamena 2003, sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; dan
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Papua terhadap berbagai kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan aparat negara akibat kebijakan dengan pendekatan keamanan di Papua, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

13 November 2026

Koalisi Pemantau Paniai 2014

KontraS, ALDP, PAHAM Papua, LBH Makassar, LeIP, YLBHI, AJAR, Amnesty International Indonesia