UNICORN778 154 Pendemo, termasuk 12 Anak di Yogya Ditangkap, Aparat Dikecam karena Diduga Represif Peluang Terburuk Saat Bermain Slot Online
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com-Kecaman terhadap aparat terus mengalir karena diduga bertindak represif terhadap aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Apalagi aparat melakukan penangkapan terhadap ratusan demonstran. Aparat juga menggunakan gas air mata dan bahkan juga pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Tugas aparat keamanan adalah melindungi masyarakat yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, bukan melakukan tindakan yang menimbulkan ketakutan dan menghalangi warga untuk menyampaikan pendapat, terlebih di wilayah kampus,” ujar Octania Wynn, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Menurut Octania, seperti dilansir hukumonline.com, kasus di Yogya tersebut merupakan permasalahan serius dalam perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Octania mengatakan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan secara berlebihan, serta penghalangan akses terhadap bantuan kesehatan dan hokum, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Menurut Octania, aparat keamanan seharusnya melindungi masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, bukan justru melakukan tindakan yang menimbulkan ketakutan.
Seperti diberitakan, situasi aksi memanas sekitar pukul 20.30 WIB. Aparat kepolisian dan TNI dikerahkan menggunakan kendaraan taktis, water cannon, serta gas air mata untuk menghalau massa. Demonstran kemudian bergerak ke arah utara melewati Stasiun Tugu dan Jalan Mangkubumi hingga kawasan Tugu Jogja. Situasi semakin memburuk ketika massa tiba di Bundaran UGM, tidak jauh dari Rumah Sakit Panti Rapih.
Octania menilai dugaan tindakan anarkis yang dilakukan sebagian peserta aksi tidak dapat menjadi pembenaran untuk menyamaratakan seluruh demonstran sebagai pelaku kekerasan. Setiap tindakan aparat dalam pengendalian massa harus tetap memperhatikan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.
Menurut dia, dari aspek hukum, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan serupa juga tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Selain itu, Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan kepada peserta demonstrasi serta menyelenggarakan pengamanan sesuai prosedur. Penggunaan kekuatan oleh aparat juga harus berpedoman pada prinsip legalitas, necesitas, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Octania menjelaskan bahwa penggunaan senjata pengendali massa, termasuk gas air mata, juga harus memperhatikan standar HAM. Merujuk tinjauan Pelapor Khusus PBB, penggunaan senjata tersebut secara tidak proporsional di luar tahanan, seperti ditembakkan langsung ke tubuh manusia, ruang tertutup, atau fasilitas kesehatan, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyiksaan yang dilarang Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998.
ELSAM mendesak Polda DIY membebaskan tanpa syarat mahasiswa dan masyarakat sipil yang ditangkap serta menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. Kepolisian juga diminta menjamin akses bantuan medis dan pendampingan hukum bagi seluruh peserta aksi yang ditahan.
ELSAM juga mendesak LPSK memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, dan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan aparat. Kompolnas, Ombudsman RI, dan DPR RI juga diminta menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, ELSAM mendorong reformasi menyeluruh Polri dan TNI untuk menjamin supremasi sipil dan penghormatan terhadap HAM.
Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM, Anis Hidayah, menyatakan pihaknya telah melakukan pemantauan lapangan sejak 11 November 2026 untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait peristiwa tersebut.
Berdasarkan data dan informasi awal, Komnas HAM menemukan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan dan penahanan 154 peserta aksi, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga menerima laporan mengenai pengepungan kawasan kampus UGM pada 10 November 2026 malam hingga dini hari.
“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan lapangan untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta-fakta peristiwa untuk menyusun laporan komprehensif guna mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan HAM yang kondusif di Yogyakarta dan Indonesia,” ujarnya.
