UNICORN778 Prabowo Sensi terhadap Kritik MBG atau Sengaja Dijauhkan dari Informasi Kasus Keracunan Massal Siswa Peluang Terburuk Saat Bermain Slot Online
Kenapa pihak Istana mencabut kartu pers Istana milik Diana ? Biro Pers Istana menilai pertanyaan Diana mengenai keracunan massal MBG tersebut tidak sesuai dengan konteks acara penyambutan kedatangan presiden.
Alasan itu tentu menjadi bahan tertawaan. Karena wartawan bebas bertanya apa saja dan di mana saja. Tidak tergantung tempat. Apalagi Presiden Prabowo saat diwancarai tetap merespons dan tidak merasa terganggu.
Maka muncullah spekulasi bahwa Presiden Prabowo telah disterilkan dari berita-berita negatif atau dampak yang sebenarnya terjadi tentang MBG. Artinya orang-orang dekat Prabowo memfilter informasi atau peristiwa-peristiwa negatif tentang MBG sehingga sang presiden tak tahu informasi yang sebenarnya.
Spekulasi ini tampaknya berkorelasi dengan pidato-pidato presiden selama ini. Banyak sekali pernyataan Presiden Prabowo yang “tak nyambung” dengan realitas yang sedang terjadi dalam masyarakat. Bahkan banyak sekali pidato-pidato Presiden Prabowo yang kemudian menjadi bahan olok-olok rakyat karena dianggap konyol.
Nah, jika spekulasi itu benar, maka sangat berbahaya bagi Presiden Prabowo. Ia selain dikelilingi para pembantu atau staf yang ABS (Asal Bapak Senang) juga tidak akan pernah bisa membuat keputusan dan kebijakan tepat dan cepat.
Saya lalu ingat cerita Yenny Wahid tentang kebiasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerap informasi. Saat itu putri Gus Dur itu memang sempat menjadi staf khusus bidang komunikasi Presiden SBY sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Menurut Yenny Wahid, tiap pagi Presiden SBY mengumpulkan staf kepresidenan. Ia menyuruh semua staf khususnya membaca satu per satu surat kabar, terutama berita-berita terkait dengan presiden dan pemerintah serta para menterinya. Tentu termasuk berita-berita bernada kritik.
Saat itu Gus Dur sering mengeritik kebijakan SBY. Tentu Yenny merasa tidak enak. Apalagi pernyataan-pernyataan Gus Dur pasti terpampang di halaman 1. Ia akhirnya mengundurkan diri.
Apa korelasinya dengan Presiden Prabowo? Inilah urgensinya. Jika Presiden SBY tiap pagi menyerap informasi langsung dari berita-berita media massa sehingga paham tentang realitas rakyatnya, sebaliknya Prabowo justru diduga diseterilkan atau dijauhkan dari berita-berita yang sebenarnya.
Seorang sahabat yang punya akses ke Istana bercerita bahwa Prabowo disterilkan dari berita-berita negatif karena diduga alasan kesehatan. Maksudnya, agar pikirannya tak terganggu sehingga berpotensi mengganggu kesehatannya. Maklum, sudah sepuh.
Sekilas masuk akal. Tapi saya yakin kondisi kesehatan Presiden Prabowo tak senaif itu. Apalagi dia seorang tentara.
Ada juga informasi bahwa para staf kepresidenan tidak berani menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang dampak negatif MBG karena Presiden Prabowo sangat sensitif terhadap kritik program-program unggulannya. Dari pidato-pidato Prabowo tampak sekali ia cenderung baper dan sensi ketika menyangkut dua program unggulannya. Yaitu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Padahal justru dua program itulah yang paling banyak dikritik masyarakat karena dianggap menghambur-hamburkan uang rakyat.
Kembali kepada masalah MBG yang kini menimbulkan korban keracunan massal di beberapa tempat. Dalam beberapa hari ini saja sudah ribuan santri dan siswa yang jadi korban. Diantaranya sekitar 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo, 260 siswa dan guru SMPN 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, 127 siswa SMAN 3 Nganjuk, 777 siswa dan guru di SMAN 1 Lasem, Rembang, dan 173 orang SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale.
Dari kasus terkini itu saja sudah 2.085 santri dan siswa yang jadi korban keracunan massal MBG. Belum kita jumlah korban keracunan pada bulan-bulan sebelumnya. Konon, korban keracunan massal MBG sudah mencapai 40.000 hingga 50.000 santri, siswa dan guru. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap bahwa jumlah total korban keracunan akibat menu MBG telah mencapai 43.838 orang yang tersebar di 36 provinsi.
Karena itu Presiden Prabowo harus turun langsung meninjau MBG. Bukan meninjau secara formalitas seremonial seperti selama ini. Tapi benar-benar menyelami kasus dan pelaksanaan MBG, termasuk kualitas menunya yang banyak jauh panggang dari pemenuhan gizi.
Kalau perlu Prabowo menyamar tanpa ajudan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan demikian, Prabowo sebagai presiden benar-benar tahu apa sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan MBG dan program unggulan lainnya termasuk Koperasi Desa Merah Putih.
Diakui atau tidak, korban MBG sudah mencapai titik sangat darurat. Apalagi berbagai survei – termasuk survei internal berbagai parpol – mengungkap elektabilitas Prabowo terjun ke titik sangat rendah – 28 % – karena faktor MBG. Bahkan survey internal partai pendukung terdepan Praboro menyebut di bawah 28 %.
Memang ada lembaga survei yang kredibilitasnya yang masih melambungkan elektabilitas Prabowo. Tapi itu – mohon maaf – kredilitas lembaga survey itu sangat meragukan. Faktanya hasil survei internal beberapa partai yang tidak diekspose mengungkap betapa elektabilitas Prabowo sangat rendah. Sekali lagi, gara-gara MBG.
Sekarang Presiden Prabowo menggelontorkan bantuan pangan berupa 30 kilogram beras per keluarga. Ini untuk mengatrol elektabilitasnya yang anjlok. Tapi percayalah bantuan sosial beras itu sulit menaikkan elektabilitas Prabowo. Karena dampak negatif MBG sekarang sudah masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Terutama bagi kesehatan dan keselamatan siswa-siswi Indonesia. Apalagi kualitas beras bantuan pangan itu banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan banyak yang dijual dengan harga murah karena kualitasnya tidak layak.
Presiden Prabowo juga harus paham bahwa para kepala daerah sekarang banyak yang mengeluh karena kehabisan dana akibat tersentral ke pusat. Dalam acara bedah buku seorang kepala dinas provinsi menyatakan bahwa sekarang semua Pemkab, Pemkot dan Pemprov telah bangkrut. Frasa bangkrut itu sengaja ia tekankan karena ia tampak kesal terhadap kondisi saat ini.
Menurut dia, semua Pemkab, Pemkot dan Pemprov, kelimpungan tak punya dana untuk merealisasikan program, apalagi berinovasi. Bahkan beberapa Pemkab dan Pemkot kesulitan untuk membayar gaji para karyawannya. Kenapa? Lagi-lagi mereka menyebut karena dana transfer daerah dipotong pemerintah pusat.
“Arahnya pasti MBG,” ujarnya.
Sekarang pertanyaannya, apa benar para pembantu atau orang-orang di sekeliling Presiden Prabowo tak ada yang berani menyampaikan fakta di lapangan semata karena sang presiden baper dan sensi atau justru punya agenda lain?
Wallahua’lam bisshawab.
