UNICORN778 Dwifungsi ABRI Hidup Kembali: Hentikan Represi dan Kembalikan TNI ke Barak! Peluang Terburuk Saat Bermain Slot Online

Rilis Pers

Dwifungsi ABRI Hidup Kembali: Hentikan Represi dan Kembalikan TNI ke Barak!

Jakarta, 11 November 2026 – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, represifitas hingga penggunaan kekuatan secara berlebihan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aksi massa di kawasan Titik Nol Kilometer, Daerah Khusus Yogyakarta. Peristiwa tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pengamanan demonstrasi, melainkan harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni semakin menguatnya praktik pembatasan kebebasan sipil dan penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk menghadapi masyarakat yang menyampaikan kritik. Tindakan aparat yang cenderung mengedepankan kekerasan dibandingkan pendekatan dialogis menunjukkan adanya persoalan serius dalam penghormatan terhadap prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini sekaligus memperlihatkan kecenderungan pemerintahan yang semakin antikritik dan menjauh dari semangat demokratisasi yang menjadi cita-cita Reformasi 1998.

Pada mulanya, aksi yang digelar oleh Aliansi Jogja Memanggil berlangsung secara damai dan kondusif. Bahkan, demonstrasi tersebut sempat mendapatkan respons langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menemui massa aksi di depan gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan. Namun, situasi berubah secara drastis ketika malam tiba. Aksi yang berawal dengan damai kemudian berubah menjadi medan perang antara aparat keamanan, baik dari unsur Polri maupun TNI dengan massa aksi. Meskipun tidak terdapat angka pasti mengenai keseluruhan personel yang dikerahkan, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyampaikan bahwa empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Pengendalian Huru-Hara (PHH) Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob diterjunkan untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro. Selain itu, sebanyak 858 personel Satuan Tugas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) juga dikerahkan dengan alasan mengamankan situasi sekaligus menangkap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam aksi anarkis. Besarnya pengerahan personel tersebut patut dipertanyakan, terutama ketika aksi pada awalnya berlangsung damai dan seharusnya dapat ditangani melalui mekanisme pengamanan yang mengedepankan komunikasi, pencegahan eskalasi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Dalam rilis Aksi Sumpah Pemuda sebelumnya, LBH Yogyakarta menghimpun setidaknya terdapat sebanyak 49 aduan terkait dugaan penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa akses komunikasi (incommunicado detention) yang mengarah pada dugaan penghilangan paksa. Dua minggu berselang, dalam aksi 10 November ini, hal serupa kembali terjadi. Melalui Hotline Bara Adil, LBH Yogyakarta kembali menerima 64 aduan yang berkaitan dengan kondisi peserta aksi setelah demonstrasi berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaannya, dua orang telah dibebaskan atau kembali ke rumah, dan dua orang lainnya berada di rumah sakit. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika pada 11 November 2026 pukul 08.30 WIB, Polda DIY justru merilis informasi bahwa terdapat 157 orang yang mengalami penangkapan, termasuk 21 anak yang kemudian telah dipulangkan. Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya transparansi aparat dalam menyampaikan informasi mengenai identitas, keberadaan, status hukum, serta kondisi setiap orang yang ditangkap. Terlebih, ketidakjelasan informasi mengenai keberadaan seseorang setelah penangkapan dapat menempatkan korban dalam situasi rentan terhadap kekerasan, penyiksaan, maupun bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Atas peristiwa tersebut, KontraS melihat bahwa praktik kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian RI dan TNI hari ini merupakan wujud nyata kembalinya Dwifungsi ABRI. Hal ini secara jelas telah telah merusak tatanan demokrasi dan supremasi sipil yang terus diusahakan sejak Reformasi 1998. Oleh karena itu, kemunculan personel TNI beserta Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), termasuk tank, dalam konteks pengamanan aksi masyarakat sipil merupakan fenomena yang patut dikritisi secara serius. Penggunaan instrumen militer dalam situasi yang seharusnya menjadi ranah penegakan hukum sipil bukan hanya berpotensi menciptakan intimidasi terhadap masyarakat, tetapi juga mengaburkan batas kelembagaan antara fungsi pertahanan negara dan fungsi pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Terlebih, penangkapan peserta aksi yang diberi stigma sebagai kelompok anarkis oleh aparat Polri dan TNI semakin memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dari pengamanan demonstrasi menjadi praktik penindakan terhadap kebebasan sipil. Apabila situasi semacam ini terus dibiarkan, maka prinsip supremasi sipil hanya akan menjadi norma formal tanpa pelaksanaan yang nyata dalam praktik penyelenggaraan negara.

Selain penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian RI dan TNI, KontraS juga menyoroti berbagai tindakan eksesif lainnya, seperti penembakan gas air mata ke arah Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Rumah Sakit Panti Rapih. Hal tersebut jelas sangat serampangan dan tidak menunjukkan prinsip proporsionalitas, hingga nesesitas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan senjata pengurai massa oleh aparat dalam menjalankan tugas juga harus disesuaikan dengan situasi dan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, sebagaimana diatur dalam United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Dengan demikian, penembakan gas air mata ke arah lingkungan kampus dan rumah sakit tidak dapat dipandang sebagai ekses pengamanan biasa, melainkan harus diperiksa secara menyeluruh untuk menilai kepatuhan aparat terhadap standar penggunaan kekuatan dan potensi pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkannya.

Dalih pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI dan TNI hanya kembali menunjukkan sifat anti kritik dan otoriter atas institusi tersebut. Hal ini berakibat pada pembatasan sewenang-wenang dan praktik pembungkaman atas hak kebebasan berekspresi yang berujung pada menyempitnya ruang sipil. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat telah secara tegas diatur di dalam pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Selanjutnya, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperjuangkan kepentingan kolektifnya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ketentuan ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk melalui penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah. Situasi tersebut pada akhirnya mempersempit ruang sipil (shrinking civic space) dan melemahkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Atas dasar tersebut, KontraS mendesak:

1. Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Presiden juga perlu melakukan evaluasi terhadap praktik penggunaan kekuatan aparat keamanan dalam pengendalian aksi massa serta memastikan tidak terulangnya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat.
2. Kepolisian RI untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif dan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam pengamanan aksi demonstrasi. Polri juga harus memberikan pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan, penggeledahan paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, serta tindakan lainnya yang terjadi selama aksi berlangsung termasuk membebaskan seluruh peserta aksi di seluruh titik di Indonesia yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah harus segera dibebaskan.
3. Tentara Nasional Indonesia untuk kembali dalam fungsi pertahanan dan menghentikan keterlibatan dalam tindakan penangkapan maupun penanganan langsung terhadap massa aksi yang berada di luar kewenangan dan tugas pokok TNI termasuk mengevaluasi terhadap pelibatan personel militer dalam pengamanan aksi sipil perlu dilakukan guna menjamin penghormatan terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi.
4. Komnas HAM, Komnas Perempuan untuk secara aktif melakukan pemantauan, investigasi, serta penelusuran terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini, termasuk memastikan perlindungan bagi peserta aksi yang menjadi korban kekerasan.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban dan saksi, khususnya apabila terdapat perempuan dan anak yang terdampak dalam peristiwa tersebut.

Jakarta, 11 November 2026

Badan Pekerja KontraS,

Jane Rosalina Rumpia

PLT. Koordinator Bidang Eksternal